APBD Defisit Rp170 Miliar, Pemkab Sleman Pangkas Belanja Rp64,6 Miliar
Rencana perubahan APBD Sleman 2026 membawa kabar yang cukup signifikan, pendapatan daerah diproyeksikan turun Rp117,12 miliar. Karena ruang pendapatan menyempit, Pemkab Sleman juga memangkas rencana belanja sebesar Rp64,60 miliar.
Penurunan pendapatan itu terutama dipicu berkurangnya transfer dari pemerintah pusat dan Pemprov DIY. Pendapatan Sleman yang semula direncanakan sekitar Rp3,27 triliun dikoreksi menjadi Rp3,16 triliun. Sementara belanja daerah turun dari sekitar Rp3,39 triliun menjadi Rp3,33 triliun.
Yang paling mencolok ada di Dana Desa. Anggaran yang sebelumnya mencapai Rp109,10 miliar diproyeksikan turun menjadi hanya Rp31,94 miliar dalam rancangan perubahan APBD 2026. Artinya, pos ini berkurang sekitar Rp77,16 miliar.
Dana Desa menjadi bagian dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat yang secara keseluruhan turun Rp76,83 miliar, dari sekitar Rp1,35 triliun menjadi Rp1,27 triliun. Selain itu, anggaran DAK Nonfisik juga turun Rp1,13 miliar, dari Rp363,50 miliar menjadi Rp362,37 miliar.
Tekanan pendapatan juga datang dari Pemprov DIY. Pendapatan Transfer Antar Daerah turun Rp46,93 miliar, dari Rp215,11 miliar menjadi Rp168,18 miliar. Kondisi ini membuat ruang belanja Pemkab Sleman ikut menyempit.
Dalam rancangan perubahan tersebut, belanja operasi dialokasikan sekitar Rp2,54 triliun, belanja modal Rp289,68 miliar, belanja tidak terduga Rp25,30 miliar, dan belanja transfer Rp467,96 miliar. Meski anggaran dikoreksi, alokasi untuk fungsi pendidikan tetap dicantumkan minimal 20 persen dari total belanja daerah.
Setelah pendapatan dan belanja dikoreksi, APBD Sleman 2026 masih mengalami defisit Rp170,78 miliar. Untuk menutupnya, pemerintah daerah mengandalkan pembiayaan neto, termasuk SiLPA Tahun Anggaran 2025 yang dianggarkan sebesar Rp267,70 miliar.
Tapi perlu dicatat, angka-angka tersebut belum final. Kepala Bidang Anggaran BKAD Sleman Agus Hidayatno bilang KUA dan PPAS Perubahan APBD 2026 sudah disepakati pada 10 Agustus. Sementara APBD Perubahan 2026 baru ditargetkan ditetapkan pada awal Oktober.
